Mataram, tipikorkpk.com — Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Mataram menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (8/10/2026) dengan membawa dua isu utama, yakni isu nasional mengenai pendidikan gratis dan isu daerah terkait dugaan anomali pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Mataram, 8 Oktober 2026.
Pada isu nasional, EK LMND Mataram menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Menurut LMND, gagasan tersebut memiliki relevansi dengan perjuangan organisasi yang sejak dahulu memperjuangkan terwujudnya pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
LMND secara nasional menyelenggarakan aksi sebagai bentuk pengawalan agar komitmen pendidikan gratis tersebut benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Ketua EK LMND Mataram, Faqih, menegaskan bahwa pendidikan gratis tidak boleh hanya dimaknai sebagai penghapusan biaya pendidikan, tetapi juga harus mencakup aspek regulasi, sarana dan prasarana, serta kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
“Kami menyambut komitmen Bapak Presiden Prabowo terkait pendidikan gratis, tetapi ini tidak hanya berbicara terkait biaya. Kita juga harus melihat regulasi. Jangan sampai kita menggaungkan pendidikan gratis, tetapi dalam regulasi biaya pendidikan masih harus membebankan rakyat, padahal negara berkewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa. Sarana dan prasarana juga harus terus ditingkatkan, jangan sampai pendidikan gratis membuat sarana dan prasarana jadi seadanya, serta kesejahteraan bagi guru, dosen, dan tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian,” ujar Faqih.
Selain isu pendidikan gratis, EK LMND Mataram dalam aksinya turut menyoroti persoalan anomali Pokir DPRD Kota Mataram. LMND meminta adanya transparansi dan pemeriksaan terhadap proses pengusulan Pokir hingga ke akar-akarnya, khususnya untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak bergeser menjadi kepentingan politik tertentu.
LMND juga menyoroti pentingnya mengantisipasi potensi penyalahgunaan mekanisme Pokir, termasuk dugaan praktik pemerasan, suap, gratifikasi, maupun nepotisme. Organisasi tersebut menilai seluruh dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan mekanisme yang sesuai, bukan sekadar menjadi tuduhan di ruang publik.
Persoalan Pokir tersebut juga dikaitkan LMND dengan agenda pendidikan. Hasil konsolidasi nasional LMND menempatkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia sebagai salah satu tuntutan perjuangan. Karena itu, LMND menilai pengelolaan anggaran daerah harus transparan dan tidak boleh mengabaikan program strategis pemerintah maupun kebutuhan masyarakat.
Ketua EK LMND Mataram, Faqih, mengatakan:
“Selain itu kita juga tidak boleh abai terhadap permasalahan yang baru-baru terjadi, yaitu anomali dana Pokir. Jangan sampai aspirasi dari rakyat terabaikan oleh program pemerintah, dan sebaliknya program strategis pemerintah tidak boleh diabaikan oleh kepentingan politik daerah pilih (dapil) DPRD. Terjadinya anomali bisa saja disebabkan adanya kaum Serakahnomics, untuk itu perlu diperiksa dengan baik, jangan sampai terjadinya dana siluman di NTB terulang kembali.”
Aksi EK LMND Mataram kemudian berakhir dengan audiensi bersama Ketua DPRD Kota Mataram. Dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Kota Mataram menyatakan komitmennya untuk menampung gagasan LMND mengenai pendidikan gratis dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
Selain itu, dalam audiensi tersebut disampaikan pula komitmen untuk memberikan transparansi data Pokir pada tahap pengusulan sebagai bagian dari tindak lanjut tuntutan EK LMND Mataram.
EK LMND Mataram menilai komitmen tersebut merupakan langkah awal yang perlu dikawal bersama. Bagi LMND, transparansi bukan sekadar persoalan membuka dokumen, tetapi merupakan bagian dari pertanggungjawaban lembaga perwakilan kepada masyarakat yang menjadi sumber mandat politiknya.
Korlap Andri menegaskan bahwa EK LMND Mataram akan terus mengawal komitmen tersebut.
“Kami mencatat komitmen Ketua DPRD Kota Mataram dalam audiensi hari ini untuk memberikan transparansi data Pokir pada tahap pengusulan. Kalau dalam beberapa hari ke depan Ketua DPRD Kota Mataram tidak menepati komitmennya terkait transparansi data Pokir pada tahap pengusulan, maka EK LMND Mataram akan kembali turun ke jalan untuk mengusut tuntas persoalan Pokir anomali DPRD Kota Mataram,” ujar Andri.
EK LMND Mataram menegaskan bahwa perjuangan pendidikan gratis dan perjuangan terhadap transparansi anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pendidikan yang gratis dan berkualitas membutuhkan politik anggaran yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
LMND Mataram juga menyerukan agar lembaga legislatif tidak hanya hadir ketika membutuhkan dukungan politik dari masyarakat, tetapi juga hadir secara konsisten dalam memperjuangkan, mengawal, dan mempertanggungjawabkan aspirasi rakyat yang telah mereka terima.
Redaksi
Komentar