TIPIKORKPK.COM – KARIMUN Rabu, 18 November 2026 Aktivitas penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) industri yang dijalankan oleh PT Majesty Prosperindo di kawasan Parit Rampak, Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, kini menuai sorotan tajam. Perusahaan tersebut diduga kuat menjalankan operasional penampungan BBM di titik lokasi yang tidak sesuai dengan domisili izin resmi yang diterbitkan pemerintah pusat.
Berdasarkan penelusuran data administrasi pada dokumen Rekapan Penyalur BBM Badan Usaha Niaga Umum milik Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, PT Majesty Prosperindo memang tercatat sebagai Agen Penyalur BBM Industri (Non-Subsidi). Namun, alamat domisili izin resmi perusahaan tersebut tertera berada di Jl. Yos Sudarso No. 01, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, bukan di Kabupaten Karimun.
Meski nama PT Majesty Prosperindo tercantum dalam daftar perusahaan yang terdaftar di Badan Pengusahaan (BP) Karimun, keabsahan legalitas teknis operasional tempat penampungan atau tangki timbun di kawasan Parit Rampak, Sei Raya, dipertanyakan keras oleh berbagai elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga insan pers setempat.
Sejumlah kejanggalan yang mencuat di lapangan terkait titik operasional di Sei Raya meliputi:
Dugaan Operasi di Luar Titik Koordinat Izin:
Izin penyalur BBM yang terdata di Kementerian ESDM merujuk pada wilayah operasional di Kota Batam, sehingga keberadaan fasilitas penampungan di kawasan Parit Rampak, Sei Raya diduga melampaui batas wilayah izin yang ditetapkan.
Ketiadaan Dokumen Fisik di Lokasi: Saat dilakukan pemantauan di lapangan, pihak pengelola maupun perwakilan perusahaan di lokasi Parit Rampak tidak dapat memperlihatkan kelengkapan dokumen izin teknis khusus untuk aktivitas penyimpanan dan distribusi BBM di titik tersebut.
Kejelasan Izin Lingkungan dan Bangunan:
Belum adanya transparansi terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB) untuk fasilitas penampungan BBM, dokumen pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL/AMDAL), serta standar keselamatan kerja migas di tengah kawasan aktivitas warga.
Ancaman Pidana Berdasarkan Undang-Undang
Apabila terbukti menjalankan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, maupun niaga BBM di lokasi yang tidak memiliki izin usaha resmi dari pemerintah, pelaku usaha dapat dijerat dengan ketentuan pidana berat sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
Pasal 53 Huruf b dan d UU Migas (Jo. UU Cipta Kerja):
Setiap orang yang melakukan Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
Setiap orang yang melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
Pasal 55 UU Migas (Jo. UU Cipta Kerja):
Apabila ditemukan unsur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Desakan Terhadap APH dan Instansi Terkait
Menyikapi persoalan ini, Aparat Penegak Hukum (APH)—khususnya Polres Karimun dan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau—bersama instansi berwenang seperti BP Karimun, DPMPTSP Kabupaten Karimun, serta BPH Migas didesak untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan audit perizinan secara menyeluruh di lokasi PT Majesty Prosperindo, Parit Rampak, Sei Raya.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan dinilai mutlak diperlukan guna memastikan tidak ada praktik bisnis migas ilegal maupun pelanggaran tata ruang dan lingkungan yang berpotensi merugikan negara serta membahayakan keselamatan masyarakat di Kabupaten Karimun.
Hingga berita ini diterbitkan pada Rabu (18/11/2026), redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak manajemen PT Majesty Prosperindo serta instansi perizinan terkait di Kabupaten Karimun guna memperoleh keterangan resmi.
(Tim Redaksi / TIPIKORKPK.COM)














Komentar