TIPIKORKPK.COM KARIMUN – Kamis 19 November 2026, Polemik legalitas aktivitas penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) industri yang menyeret nama PT Majesty Prosperindo di Kabupaten Karimun terus bergulir dan menuai sorotan tajam. Menyusul pemberitaan pada Rabu (18/11/2026) terkait terendusnya dugaan operasional di luar cakupan wilayah izin, penelusuran lanjutan mengungkap keberadaan fasilitas penampungan minyak di kawasan Parit Rampak, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.
Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat dua unit tangki penampungan minyak berukuran besar yang berada di dalam area gudang penampungan di kawasan Parit Rampak, Sungai Raya, Kecamatan Meral tersebut. Keberadaan fasilitas tangki timbun ini memicu tanda tanya besar lantaran lokasi gudang penampungan minyak tersebut diduga kuat tidak mengantongi kelengkapan perizinan yang jelas maupun kesesuaian titik koordinat izin usaha penyimpanan dan niaga BBM dari instansi berwenang.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat Kecamatan Meral, baik dari sisi kepatuhan tata niaga energi maupun aspek keselamatan lingkungan. Fasilitas penyimpanan BBM berkapasitas besar yang beroperasi tanpa kejelasan dokumen perizinan dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan warga sekitar kawasan Parit Rampak, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, serta berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat aktivitas distribusi yang tidak terawasi secara resmi.
Terancam Jerat Hukum Berlapis, Denda Miliaran hingga Pidana Penjara
Apabila dalam penyelidikan aparat penegak hukum terbukti adanya kegiatan penyimpanan, pengangkutan, maupun niaga BBM tanpa perizinan berusaha yang sah atau beroperasi di luar ketentuan wilayah izin, pihak pengelola maupun badan usaha terkait dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana dan sanksi berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang):
Pasal 53 (Kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Tanpa Perizinan Berusaha):
Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir migas—termasuk penyimpanan dan niaga BBM—tanpa Perizinan Berusaha yang sah dan mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Pasal 55 (Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Bersubsidi — apabila ditemukan indikasi BBM subsidi):
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (sixty miliar / enam puluh miliar rupiah).
Sanksi Administratif Berat (Pasal 53A UU Migas / UU Cipta Kerja):
Terhadap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan penyimpanan atau penyaluran tanpa memenuhi ketentuan perizinan berusaha—termasuk ketidaksesuaian lokasi gudang dan tangki timbun—pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan operasional, denda administratif, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja):
Pasal 109: Setiap orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Persetujuan Lingkungan (seperti dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang wajib dimiliki fasilitas tangki penyimpanan BBM/B3) dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pemberatan Pidana Korporasi (Pasal 56 UU Migas):
Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau atas nama suatu badan usaha atau korporasi, tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap badan usaha dan/atau jajaran pengurusnya, dengan pemberatan pidana denda ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman denda maksimal yang diatur dalam undang-undang.
Desakan Pemeriksaan Lapangan
Masyarakat bersama elemen pemerhati kebijakan publik di Kabupaten Karimun mendesak aparat penegak hukum (APH), mulai dari jajaran Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian ESDM, BPH Migas, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, untuk segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh ke lokasi gudang penampungan minyak di Parit Rampak, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Pemeriksaan dinilai mendesak guna memastikan asal-usul BBM, legalitas dua tangki timbun tersebut, serta kesesuaian wilayah operasional perusahaan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi TIPIKORKPK.COM masih terus berupaya menghubungi pihak manajemen PT Majesty Prosperindo serta instansi teknis terkait di Kabupaten Karimun untuk mendapatkan klarifikasi resmi dan hak jawab guna memenuhi prinsip keberimbangan berita sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Tim red)














Komentar