TIPIKORKPK.COM – KUANTAN SINGINGI, RIAU — Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Singingi menertibkan dan memusnahkan 13 unit rakit dompeng yang diduga digunakan untuk aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di areal perkebunan PT Karya Tama Bakti Mulya (KTBM), Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026).
Operasi penertiban tersebut digelar setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas pertambangan ilegal di kawasan perkebunan tersebut.
Penindakan di lapangan dipimpin langsung oleh Kanit Dalmas Sat Samapta Polres Kuansing, IPDA Teguh Karyono, S.H., dengan melibatkan 13 personel gabungan pengamanan PT KTBM dan Polsek Kuantan Mudik, 15 petugas sekuriti perusahaan, serta perwakilan Humas PT KTBM, yakni Asmadi dan Ravi.
Kapolres Kuantan Singingi AKBP Roy Noor, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas IPTU Romlan, S.H., menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Polres Kuansing dalam memberantas praktik PETI sekaligus mencegah kerusakan lingkungan di wilayah hukumnya.
“Dalam penertiban tersebut ditemukan 13 rakit dompeng yang tidak diketahui pemiliknya.
Seluruh rakit kemudian dimusnahkan dengan cara dirusak dan dibakar agar tidak dapat digunakan kembali,” ungkap IPTU Romlan dalam keterangan resminya.
Meski berhasil melumpuhkan belasan unit peralatan tambang ilegal tersebut, petugas tidak mengamankan satu pun terduga pelaku di lokasi kejadian. Seluruh barang bukti juga tidak dibawa ke Mapolres Kuansing karena langsung dimusnahkan di tempat.
Selain melakukan pembongkaran, petugas gabungan turut memberikan imbauan kepada warga sekitar agar menghentikan segala bentuk aktivitas PETI di kawasan perkebunan PT KTBM dan bersama-sama menjaga kelestarian alam guna menekan risiko bencana lingkungan. Polres Kuansing juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.
Ancaman Pidana dalam UU Minerba
Secara hukum, praktik penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Dalam Pasal 158 UU Minerba disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain itu, Pasal 161 juga mengancam pidana serupa bagi pihak-pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pengangkutan, maupun penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin resmi.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan rilis keterangan resmi aparat kepolisian serta laporan lapangan terkait penertiban pada Jumat (20/11/2026). Redaksi masih berupaya menghimpun konfirmasi lanjutan dari pihak manajemen PT KTBM dan aparat penegak hukum mengenai langkah penyelidikan terhadap pemilik maupun pemodal 13 unit rakit dompeng tersebut guna menjamin keberimbangan informasi.
(Tim red)














Komentar