Karimun, tipikorkpk.com – Kamis (12/11/2026) Peredaran rokok ilegal atau barang kena cukai (BKC) tanpa dilekati pita cukai resmi kembali menjadi sorotan tajam di wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada Kamis, 12 November 2026 sekitar pukul 16.49 WIB, rokok merek H&D ditemukan masih beredar dan diperjualbelikan secara bebas di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sungai Lakam, Kecamatan Karimun.
Dari bukti visual yang dihimpun di lokasi, produk tembakau ilegal tersebut dipasarkan dalam beberapa varian kemasan, di antaranya H&D Light Gold White (isi 20 batang) serta H&D Red (isi 16 batang) yang tampak polos tanpa pita cukai negara.
Kembalinya produk rokok merek H&D ke pasaran Karimun memicu pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Pasalnya, peredaran rokok merek serupa diketahui pernah menjadi target operasi penggerebekan dan penindakan aparat berwenang sebelumnya. Namun, aktivitas distribusi tersebut diduga tidak berhenti dan kembali beroperasi secara masif.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber di lapangan mengindikasikan bahwa maraknya kembali peredaran rokok H&D di Bumi Berazam ini diduga kuat masih dikendalikan oleh jaringan pemain lama berinisial R. Sosok tersebut disebut-sebut kembali menggerakkan jalur distribusi barang tanpa cukai tersebut ke sejumlah titik penjualan di Karimun.
Tinjauan Hukum dan Ancaman Pidana Cukai
Secara hukum, aktivitas memproduksi, mendistribusikan, maupun memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai merupakan tindak pidana serius yang merugikan penerimaan negara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai:
Pasal 54 UU Cukai menegaskan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Pasal 56 UU Cukai juga mengatur sanksi bagi pihak yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dengan ancaman pidana penjara serta denda berlipat ganda.
Publik kini mendesak pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun bersama jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) terkait untuk segera melakukan penyelidikan mendalam, memutus mata rantai distribusi, serta menindak tegas aktor intelektual maupun jaringan pemasok di balik kembalinya rokok ilegal H&D di Kabupaten Karimun.
Catatan Redaksi & Hak Jawab:
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini—termasuk pihak berinisial R maupun instansi pengawas kepabeanan dan cukai terkait—untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, atau hak jawab resmi guna menjaga keberimbangan dan akurasi informasi kepada publik.
Redaksi














Komentar