Minahasa, tipikorkpk.com – Dugaan intimidasi terhadap insan pers kembali mencoreng semangat kemerdekaan pers. Seorang wartawan mengaku mengalami tindakan yang diduga berupa ancaman menggunakan senjata tajam jenis pisau ketika menjalankan aktivitas jurnalistik untuk menggali informasi dan mendengarkan keluhan masyarakat.
Peristiwa yang menjadi perhatian pada Selasa, 18 Agustus 2026 tersebut memunculkan persoalan serius mengenai keamanan wartawan dalam menjalankan profesinya serta penghormatan terhadap kebebasan pers di wilayah Minahasa.
Wartawan yang bersangkutan mengaku hanya menjalankan tugas jurnalistik, yakni menerima aspirasi masyarakat, menggali informasi, serta berupaya memperoleh keterangan dari pihak-pihak terkait untuk kepentingan pemberitaan.
Namun, aktivitas tersebut justru disebut berujung pada dugaan intimidasi dan ancaman yang membuat dirinya merasa dirugikan serta terhalang dalam menjalankan profesi.
DUGAAN ANCAMAN PISAU BUKAN PERSOALAN SEPELE
Jika dugaan ancaman menggunakan pisau tersebut benar terjadi, tindakan demikian merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, apalagi mengancam keselamatan seseorang hanya karena yang bersangkutan sedang menjalankan aktivitas jurnalistik.
Perbedaan pendapat terhadap pemberitaan bukan alasan untuk melakukan intimidasi. Jika ada informasi yang dianggap keliru, tersedia mekanisme klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi.
Persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan ancaman kekerasan.
UU PERS MEMBERIKAN JAMINAN KEMERDEKAAN JURNALISTIK
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers.
Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Pasal 4 ayat (3) juga memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur hukumnya, bukan semata-mata pada klaim salah satu pihak.
POLISI JANGAN MENUNGGU PERSOALAN MENJADI BESAR
Kawatuan Indonesia mendesak aparat penegak hukum di wilayah Minahasa agar tidak mengabaikan dugaan intimidasi tersebut.
Aparat perlu segera melakukan langkah-langkah profesional, antara lain:
- Meminta keterangan wartawan yang mengaku mengalami ancaman.
- Memeriksa pihak yang diduga terlibat.
- Mengumpulkan keterangan saksi dan bukti pendukung.
- Menelusuri kebenaran dugaan penggunaan pisau sebagai alat ancaman.
- Menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan.
Apabila ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu.
Hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak yang diduga melakukan intimidasi.
MENDENGARKAN KELUHAN MASYARAKAT BUKAN TINDAKAN KRIMINAL
Perlu dipahami bahwa wartawan memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menggali informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Namun, setiap informasi tetap harus diverifikasi. Pihak yang disebut dalam pemberitaan juga berhak memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Kebebasan pers bukan kebebasan tanpa batas. Wartawan wajib menaati kode etik jurnalistik, tetapi masyarakat dan pihak-pihak terkait juga wajib menghormati kemerdekaan pers.
Jangan sampai wartawan justru merasa terancam ketika berusaha menjalankan fungsi kontrol sosial.
KAWATUAN INDONESIA: INTIMIDASI TIDAK BOLEH MENJADI ALAT MEMBUNGKAM PERS
Kawatuan Indonesia menegaskan bahwa dugaan ancaman terhadap wartawan harus diungkap secara objektif dan transparan.
Pers bukan musuh siapa pun. Pers merupakan bagian dari demokrasi yang memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Jika ada pemberitaan yang dianggap tidak benar, gunakan hak jawab. Jika ada kesalahan, lakukan koreksi. Jika ada persoalan hukum, tempuh jalur hukum.
Bukan dengan ancaman, bukan dengan kekerasan, dan bukan dengan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan seseorang.
MENUNGGU KLARIFIKASI DAN TINDAKAN APARAT
Hingga berita ini diterbitkan, kebenaran dugaan ancaman tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab kepada pihak yang disebut maupun pihak lain yang memiliki keterangan berbeda.
Publik berhak mengetahui fakta yang sebenarnya. Aparat penegak hukum diharapkan memberikan kepastian melalui proses pemeriksaan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
JANGAN BIARKAN PISAU MENJADI SIMBOL KETAKUTAN BAGI INSAN PERS. KEMERDEKAAN PERS HARUS DIHORMATI, KESELAMATAN WARTAWAN HARUS DILINDUNGI, DAN HUKUM HARUS DITEGAKKAN!
KAWATUAN INDONESIA
(AZ)
DASAR HUKUM:
- UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Redaksi














Komentar