Karimun, tipikorkpk.com – – Aktivitas perparkiran pengunjung di kawasan Kedai Kopi Servanda, kawasan pertokoan Sungai Lakam, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menuai keluhan dari masyarakat pengguna jalan. Pasalnya, pengelola tempat usaha tersebut dinilai tidak menyediakan kantong parkir khusus di area propertinya, sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat milik tamu yang datang sarapan dan bersantai setiap harinya memenuhi bahu hingga badan jalan umum.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 08.30 WIB, deretan mobil dan sepeda motor tampak terparkir memakan sebagian badan jalan di depan deretan ruko kawasan komersial tersebut. Kondisi ini mengakibatkan penyempitan ruas jalan yang berpotensi memicu kemacetan serta membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas pada jam sibuk pagi hari.
Warga dan pengguna jalan menilai pihak pengelola Kedai Kopi Servanda terkesan mengabaikan hak serta kenyamanan publik demi kelancaran bisnisnya. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai mekanisme penerbitan izin usaha oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun terhadap tempat usaha yang tidak memiliki fasilitas pendukung parkir yang memadai.
Fenomena Meluas di Sejumlah Titik Komersial Karimun
Persoalan pemanfaatan bahu hingga badan jalan untuk kepentingan parkir usaha komersial ternyata tidak hanya terjadi di area Kedai Kopi Servanda. Fenomena serupa juga marak ditemukan di berbagai titik pusat keramaian dan kawasan pertokoan lainnya di Pulau Karimun Besar.
Sejumlah ruas jalan protokol, kawasan kuliner malam, deretan kedai kopi di wilayah Tanjung Balai, Sei Lakam, hingga kawasan pertokoan Meral kerap mengalami penyempitan drastis akibat kendaraan pengunjung yang diparkir berlapis di badan jalan. Minimnya penyediaan lahan parkir internal oleh pemilik tempat usaha membuat fasilitas umum seolah beralih fungsi menjadi halaman parkir pribadi, yang pada akhirnya memicu kesemrawutan lalu lintas serta merugikan hak pengendara maupun pejalan kaki di banyak lokasi.
Tinjauan Regulasi Perizinan dan Lalu Lintas
Secara regulasi, penerbitan izin operasional usaha komersial memang mengacu pada kesesuaian tata ruang wilayah (RTRW/RDTR) yang menetapkan kawasan pertokoan sebagai zona perdagangan dan jasa. Namun, dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi (Online Single Submission/OSS), kelengkapan dokumen administratif sering kali berjalan tanpa pengawasan lapangan yang ketat terkait ketersediaan lahan parkir internal.
Padahal, merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan bangkitan lalu lintas wajib memperhatikan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) serta menyediakan fasilitas parkir di dalam persil bangunan.
Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Penggunaan bahu maupun badan jalan di luar peruntukannya yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) merupakan bentuk pelanggaran hukum. Ancaman pidana bagi pelanggar ketentuan gangguan fungsi jalan ini diatur dalam Pasal 274 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Selain aturan nasional, pemanfaatan fasilitas umum dan badan jalan untuk kepentingan komersial pribadi yang merugikan ketertiban umum juga bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun tentang Ketertiban Umum (Trantibum).
Masyarakat mendesak instansi terkait di lingkungan Pemkab Karimun, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk tidak melakukan pembiaran.
Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha komersial di Karimun serta menertibkan titik-titik parkir yang memakan badan jalan demi mengembalikan fungsi jalan bagi kepentingan masyarakat luas.
Catatan Redaksi & Hak Jawab:
Berita ini disusun berdasarkan pantauan lapangan serta keluhan masyarakat pengguna jalan demi kepentingan publik dan ketertiban umum. Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pengelola Kedai Kopi Servanda, pelaku usaha terkait, maupun instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, atau penjelasan resmi terkait pemberitaan ini.
Redaksi














Komentar