Warga Keluhkan Parkir di Jalan Setia Budi hingga Ahmad Yani, Ruang Gerak Pengguna Jalan Menyempit dan Penertiban Dipertanyakan
TIPIKORKPK.COM – KARIMUN, 22 November 2026 — Penataan parkir kendaraan di kawasan perkotaan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menuai sorotan masyarakat. Deretan mobil yang terparkir di sisi kiri dan kanan badan jalan, khususnya di sekitar Hotel Wiko, Jalan Setia Budi, hingga kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, dikeluhkan karena dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan penertiban fasilitas parkir di kawasan usaha perhotelan. Warga meminta Pemerintah Kabupaten Karimun melalui dinas dan instansi teknis terkait segera melakukan pemeriksaan serta mengambil langkah konkret agar badan jalan tidak dimanfaatkan secara berlebihan untuk kepentingan parkir yang berpotensi merugikan pengguna jalan lainnya.
Berdasarkan dokumentasi dan pantauan lapangan pada Sabtu malam (21/11/2026), sekitar pukul 23.37 WIB, di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga Jalan Setia Budi, Kelurahan Balai, Kecamatan Karimun, terlihat aktivitas kendaraan roda dua dan roda empat yang cukup ramai.
Salah satu titik yang menjadi perhatian berada tepat di depan akses masuk Hotel Wiko, Jalan Setia Budi. Deretan kendaraan roda empat yang terparkir di sepanjang sisi jalan disebut-sebut mempersempit ruang gerak kendaraan yang melintas. Kondisi ini dikeluhkan pengguna jalan, terutama ketika kendaraan harus berpapasan atau melakukan manuver di ruas jalan tersebut.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut ketersediaan tempat parkir bagi pengunjung suatu usaha, melainkan juga menyangkut hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas jalan umum. Jalan raya merupakan prasarana publik yang harus dijaga fungsinya agar tetap aman, tertib, dan dapat digunakan oleh seluruh pengguna jalan.
Sejumlah warga mempertanyakan apakah penataan parkir di sekitar lokasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perizinan dan aturan perparkiran yang berlaku. Jika badan jalan digunakan sebagai area parkir tanpa dasar perizinan atau melampaui ketentuan yang ditetapkan, maka kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.
Dishub dan Satpol PP Diminta Tidak Tutup Mata
Masyarakat berharap Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun tidak hanya melakukan pengawasan secara administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan status dan kelayakan titik parkir di sekitar Hotel Wiko maupun ruas Jalan Setia Budi dan Jalan Jenderal Ahmad Yani.
Selain Dishub, Satpol PP juga diharapkan berkoordinasi dengan kepolisian lalu lintas untuk mengevaluasi kondisi tersebut, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran rambu, marka jalan, maupun ketentuan penggunaan ruang milik jalan.
Secara regulasi, penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Karimun mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran beserta ketentuan teknis terkait.
Namun, untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran di lokasi yang dikeluhkan, diperlukan pemeriksaan terhadap status ruang milik jalan, perizinan lokasi parkir, pengaturan rambu dan marka, serta kewajiban penyediaan fasilitas parkir oleh pengelola usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan Sampai Kepentingan Usaha Mengorbankan Kepentingan Publik
Persoalan parkir di badan jalan ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Aktivitas usaha perhotelan tentu harus mendapatkan ruang untuk beroperasi, tetapi penyelenggaraannya juga wajib memperhatikan ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan.
Jangan sampai keterbatasan lahan parkir suatu kegiatan usaha justru berdampak pada terganggunya fasilitas publik yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat secara bersama-sama.
Hingga berita ini diterbitkan pada Minggu (22/11/2026), redaksi masih berupaya meminta klarifikasi kepada pihak pengelola Hotel Wiko terkait penyediaan dan penataan fasilitas parkir bagi pengunjung. Konfirmasi juga akan dimintakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Satpol PP, serta pihak kepolisian lalu lintas mengenai pengawasan dan kemungkinan langkah penertiban di lokasi tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pemberitaan.
Editor (Tim red)














Komentar