Karimun, tipikorkpk.com – Fakta baru yang mencengangkan kembali terungkap terkait pengelolaan perumahan di Kabupaten Karimun. Berdasarkan data resmi e-SISMIOP Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun per tanggal 9 November 2026, pihak pengembang perumahan Balai Garden terbukti memiliki tumpukan utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga mencapai ratusan juta rupiah.
âTunggakan pajak ini diduga menjadi akar permasalahan lambatnya proses administrasi di lapangan. Salah satu dampak nyata dari persoalan perpajakan ini adalah jalan buntu yang sempat ditemui dalam proses penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
âPersoalan ini pun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan legislatif. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, ketegasan disampaikan oleh Ipda Om Kennedy, S.E.
â”Jika apa yang dibahas dalam RDP kali ini dilanggar pihak developer, kami meminta DPRD Karimun merekomendasikan agar izin usaha PT Realty Batindo dihentikan!” tegasnya dengan nada tinggi.
âHingga berita ini diturunkan, publik menantikan langkah tegas dari DPRD Karimun serta instansi terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap dunia usaha dan kepatuhan pajak pengembang properti di Bumi Berazam.
âCatatan Redaksi:
Demi menjaga prinsip keberimbangan berita (cover both sides), redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait, khususnya pengembang perumahan Balai Garden (PT Realty Batindo) maupun Bapenda Kabupaten Karimun, untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, atau hak jawab atas informasi dalam pemberitaan ini.
Redaksi
â














Komentar